Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam mendongkrak mutu pelayanan publik melalui optimalisasi sistem pengaduan SP4N LAPOR. Kehadiran platform ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menampung segala keluhan serta masukan dari warga. Respons positif dari pihak legislatif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan sistem birokrasi lokal.
Anggota DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni, secara terbuka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan kanal digital tersebut dalam menyampaikan berbagai aspirasi, aduan, maupun saran konstruktif. Peran aktif dari warga dinilai menjadi motor penggerak utama dalam mendeteksi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan secara cepat. Sistem ini juga dirancang untuk mempermudah alur komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.
“SP4N LAPOR adalah wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan, baik terkait infrastruktur, pelayanan administrasi, maupun fasilitas umum. Kami mendorong masyarakat agar aktif memanfaatkannya,” ujarnya di Muara Teweh, Kamis (2/4/2026).
Srikandi dari Partai Hanura Barito Utara ini menguraikan bahwa skema pengaduan yang telah terintegrasi secara nasional tersebut mengemban misi krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Partisipasi riil dari publik berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang sangat strategis untuk mengawal kinerja instansi vertikal maupun daerah. Evaluasi berkala yang berbasis pada laporan masyarakat diyakini akan melahirkan pelayanan yang jauh lebih responsif.
“Setiap laporan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.
Legislator ini juga menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemkab Barito Utara dalam menyediakan kemudahan akses lewat multiplatform, mulai dari situs resmi, pesan singkat SMS ke nomor 1708, hingga aplikasi seluler. Melalui ketersediaan beragam jalur komunikasi tersebut, instansi terkait diharapkan bisa bergerak lebih taktis dan cepat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dilaporkan. Sinergi yang solid antara warga dan jajaran birokrasi menjadi kunci utama pemerataan pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat bersama pemerintah dapat terus bersinergi dalam mengawal pembangunan daerah demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan merata,” tutupnya.
