MUARA TEWEH – Pelaksanaan program strategis nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Utara kini tengah berada di bawah pengawasan ketat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan serta laporan dari orang tua murid terkait distribusi dan kualitas makanan di Kota Muara Teweh. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, 8 April 2026, para wakil rakyat membedah berbagai persoalan teknis guna memastikan kebijakan pusat tersebut berjalan optimal di daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, dengan dihadiri oleh 11 anggota dewan serta 61 undangan dari unsur eksekutif dan instansi terkait. Dalam pernyataannya, Hj. Henny menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan setiap kebijakan nasional yang diimplementasikan di Barito Utara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan serta pertumbuhan anak-anak di wilayah tersebut.
Kritik tajam serta masukan konstruktif diarahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pihak pelaksana. Anggota DPRD, Hasrat, S.Ag., menyoroti pentingnya inovasi dalam penyajian menu agar lebih variatif dan sesuai dengan selera anak-anak. Selain masalah cita rasa, Hasrat menekankan bahwa aspek kehalalan merupakan poin yang tidak dapat ditawar. Ia mendesak SPPG Barito Utara untuk segera mengurus sertifikasi halal guna memberikan rasa aman kepada para orang tua dan menjamin kualitas produk yang dikonsumsi siswa.
Pengawasan di lapangan juga menjadi poin krusial yang ditekan oleh pihak dewan. DPRD meminta agar para pengawas lebih aktif memantau rantai distribusi dari hulu ke hilir. Sebagai bentuk keseriusan, lembaga legislatif ini berkomitmen untuk melakukan kunjungan mendadak ke dapur-dapur SPPG di wilayah Barito Utara dalam waktu dekat guna meninjau langsung proses produksi hingga proses pengantaran makanan ke sekolah-sekolah.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Patih Herman AB menuntut agar pihak eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disepakati dalam rapat. Ia memberikan catatan khusus mengenai pemerataan program, mengingat saat ini program MBG baru menjangkau dua kelurahan di Kecamatan Teweh Tengah. Patih Herman mengingatkan agar SPPG yang kinerjanya sudah baik tetap mempertahankan kualitasnya, sementara pihak yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan menyeluruh demi kepentingan masyarakat luas.
RDP yang berjalan interaktif tersebut juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Barito Utara, Eveready Noor, S.E., serta Kepala Dinas Kesehatan. Kehadiran para pejabat eksekutif ini diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara.
